BOJONEGORO – Kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi ruang terbuka bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan riil di lapangan. Dalam reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar Hj. Mitro’atin, S.Pd., M.M., di Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Sabtu (7/2/2026), isu dampak pemotongan anggaran terhadap penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa menjadi sorotan utama dalam sesi dialog.
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Kedungadem beserta jajaran Forkopimcam yang meliputi Kapolsek dan Danramil, kepala desa se-Kecamatan Kedungadem, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari Dapil IV yang meliputi Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar.
Dalam sambutannya, Hj. Mitro’atin menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni budgeting (penganggaran), controlling (pengawasan), dan legislasi (pembentukan peraturan daerah). Ia menegaskan bahwa DPRD bersama eksekutif memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“DPRD itu ibarat menyiapkan bahan masakan, sedangkan yang memasak adalah pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, ia menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan desa-desa di wilayah Kedungadem dengan tetap menyesuaikan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
“Tidak semua usulan bisa langsung terakomodir, tapi Insyaallah kami di Badan Anggaran DPRD Bojonegoro siap memperjuangkan aspirasi panjenengan semua,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya perbedaan kebijakan anggaran antara tahun 2025 dan 2026, termasuk penyesuaian Bantuan Keuangan Desa (BKD). Atas kondisi tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat program yang belum sesuai harapan pemerintah desa.
Sesi dialog berlangsung dinamis ketika Kepala Desa Kepohkidul, Samudi, S.H., mewakili para kepala desa lainnya, menyampaikan keluhan terkait dampak pemotongan anggaran yang dikaitkan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Samudi menjelaskan bahwa pemotongan tersebut berdampak langsung terhadap struktur APBDes, terutama pada komposisi belanja 30 persen dan 70 persen yang mempengaruhi penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa.
“Yang ingin saya sampaikan agar nanti diteruskan kepada eksekutif, dampak dari pemotongan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini sangat terasa pada APBDes kami. Skema 30–70 sangat mempengaruhi siltap kepala desa dan perangkat desa. Penurunannya drastis,” ungkap Samudi.
Ia menegaskan bahwa akibat kebijakan tersebut, siltap kepala desa dan perangkat desa mengalami penurunan signifikan dan dirasakan hampir seluruh pemerintah desa.
“Akibatnya siltap kami turun habis-habisan. Kami berharap meskipun APBD Kabupaten Bojonegoro masih tinggi, dampaknya terhadap desa jangan sampai terlalu besar, terutama untuk tunjangan kepala desa dan perangkat,” ujarnya.
Samudi juga menilai reses menjadi momentum penting bagi pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Reses ini menjadi momen terpenting bagi kami sebagai kepala desa, karena aspirasi dari kami bisa disampaikan secara langsung. Semoga bisa diterima dan segera direalisasi, terutama terkait anggaran yang dipangkas yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa,” tambahnya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan solusi melalui skema Bantuan Keuangan Desa (BKD) guna membantu tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa agar tidak terlalu anjlok.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Mitro’atin menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak eksekutif dan membahasnya dalam forum anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
Di akhir kegiatan, ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat, untuk terus bersinergi membangun Kedungadem agar semakin siap menjadi kawasan perkotaan yang maju dan menyejahterakan.(Hf)
