BOJONEGORO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Kanor menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kecamatan Kanor, Kamis (5/2/2026), dan dihadiri langsung oleh tiga anggota DPRD Bojonegoro dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3.
Tiga legislator yang hadir yakni Ketua DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB Abdulloh Umar, Ahmad Supriyanto dari Fraksi Partai Golkar, serta Lasuri dari Fraksi PAN–BNR. Kehadiran para wakil rakyat tersebut disambut antusias oleh jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa, serta unsur masyarakat se-Kecamatan Kanor.
Musrenbangcam Kanor tahun ini menjadi momentum penting bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan. Sejumlah program strategis menjadi sorotan utama, terutama terkait peningkatan sarana dan prasarana pengairan serta infrastruktur penunjang sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kanor.
Camat Kanor, Faisol Ahmadi, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbangcam dapat benar-benar diakomodasi dan diperjuangkan hingga ke tingkat kabupaten. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi kebutuhan mendesak demi mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Harapan kami sebagai pemerintah kecamatan, Bapak dan Ibu anggota DPRD dapat mengakomodir usulan-usulan prioritas dari pemerintah desa dan masyarakat Kanor. Terutama infrastruktur yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian, khususnya sarana dan prasarana pengairan, serta akses ekonomi lainnya seperti jalan dan jembatan,” ujar Faisol.
Ia juga menyoroti sejumlah kendala pembangunan infrastruktur pengairan yang hingga kini masih dihadapi masyarakat Kanor. Salah satunya adalah rencana pembangunan parapet wall di Sungai Mekuris yang dinilai penting untuk pengendalian aliran air dan perlindungan lahan pertanian.
“Kami berharap kendala-kendala pembangunan infrastruktur pengairan di Kecamatan Kanor bisa tertangani dengan baik, termasuk pembangunan parapet wall di Sungai Mekuris. Selain itu, kami juga memprioritaskan pengembangan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” imbuhnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menegaskan bahwa setiap persoalan pembangunan pada dasarnya memiliki solusi, selama ada komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak terkait.
“Terkait kendala pembangunan infrastruktur di wilayah Kanor, pada prinsipnya semua masalah itu ada solusinya. Misalnya pembangunan parapet wall di Sungai Mekuris, memang itu kewenangannya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun menurut kami, pasti ada jalan keluarnya, yang terpenting dilakukan terlebih dahulu uji kelayakan,” jelas Umar.
Ia menambahkan, prinsip tersebut juga berlaku untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang kewenangannya berada di luar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya berpangku tangan, melainkan harus aktif mendorong percepatan pembangunan melalui koordinasi lintas sektor.
“Kita akan mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral, sekaligus mencarikan format dan skema yang tepat agar pembangunan bisa dipercepat. Sinergi antar lembaga menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat segera terwujud,” tegasnya.
Musrenbangcam Kanor 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi pijakan kuat dalam penyusunan RKPD Bojonegoro Tahun 2027, khususnya bagi penguatan sektor pertanian, infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Kecamatan Kanor. (Imm/Hf)
