WARTA MALOWOPATI – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Satgas Program MBG, perwakilan SPPI, serta sejumlah mitra perusahaan, Rabu (5/11/2025). Agenda utama rapat membahas evaluasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2025 dan rencana program CSR untuk tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi C DPRD Bojonegoro ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, didampingi Wakil Ketua dan para anggota. Hadir pula perwakilan dari Bappeda Bojonegoro, serta sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan mitra seperti PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), PT BPR Bank Daerah Bojonegoro, PDAM Tirta Buana, PT Pertamina EP Sukowati, EMCL, dan PT Pertamina EP Cepu Zona 12.
Dalam pembukaannya, Ahmad Supriyanto menegaskan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan realisasi program CSR di lapangan. Menurutnya, Komisi C perlu memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama Bappeda dan perusahaan penyalur CSR.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan CSR tahun 2025 benar-benar sinkron dengan perencanaan yang dibuat. Melalui Bappeda, kita akan menyamakan persepsi dan menyinkronkan alokasi dana agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi C, Maftukhan, juga menyoroti pentingnya transparansi dan kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Ia meminta agar setiap perusahaan penyalur CSR menyampaikan data realisasi tahun 2025 secara rinci.
“Kami minta data perencanaan dan realisasi CSR tahun 2025 untuk memastikan apakah pelaksanaannya sudah sesuai target dan tidak keluar dari program prioritas yang ditetapkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bappeda Bojonegoro menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya memformulasikan usulan alokasi dana CSR dari berbagai perusahaan agar tepat guna dan tidak terjadi tumpang tindih program (double accounting).
“Kami berkomitmen memperbaiki sistem perencanaan dan memperhatikan program prioritas yang menyentuh kesejahteraan masyarakat. CSR bukan sekadar bantuan sosial, tapi bagian dari program pemberdayaan ekonomi,” jelas perwakilan Bappeda.
Sementara itu, Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), Moch. Kundori, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025 masih terdapat sisa alokasi dana CSR sekitar Rp3 miliar yang belum terserap. Dana tersebut rencananya akan diarahkan ke program prioritas daerah, termasuk program Gayatri, namun masih menunggu proses sinkronisasi data dengan dinas terkait.
“Kami sudah berkoordinasi dengan dinas teknis untuk memanfaatkan sisa alokasi CSR ke program prioritas seperti Gayatri. Namun secara teknis, datanya masih dalam tahap pendataan,” terangnya.
Terkait rencana CSR tahun 2026, Kundori menjelaskan bahwa ADS belum bisa menetapkan besaran anggaran karena masih menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun depan.
“Penentuan nominal CSR akan disepakati dalam RUPS setelah kami melakukan proyeksi pendapatan bersih perusahaan,” tambahnya.
Melalui rapat kerja ini, Komisi C DPRD Bojonegoro berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan mitra dalam pelaksanaan program CSR. Tujuannya agar dana CSR dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Bojonegoro.
“Kami ingin agar tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas. CSR harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi daerah,” tutup Ahmad Supriyanto.(Hf)
