BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, secara resmi membuka Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tahap 2 untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya (Jenjang 5) dan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya (Jenjang 5) di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Selasa (29/07/2025).
Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta terpilih dari berbagai latar belakang, yang telah melalui proses seleksi ketat. Dalam sambutannya, Nurul Azizah menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap antusiasme peserta. Ia menekankan pentingnya kesungguhan dalam mengikuti pelatihan agar hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat, baik secara individu maupun bagi kemajuan daerah.
“Selamat kepada anak-anakku dan teman-teman semua. Kalian adalah 50 orang terpilih dari banyak yang mendaftar. Kesempatan ini sangat berharga, jadi manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak serius, bisa saja dikeluarkan dari pelatihan,” ujar Nurul dengan tegas.
Wakil Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini menjadi prioritas utama Pemkab Bojonegoro, seiring dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dana yang besar harus diiringi dengan manajemen yang efisien dan berbasis kinerja.
Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini yang mencapai Rp7 triliun, sekitar Rp2 triliun merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Ini terjadi akibat keterlambatan penerimaan Dana Bagi Hasil Migas dari pemerintah pusat, yang biasanya baru diterima pada akhir tahun.
“Jadi kekuatan riil APBD kita berkisar antara Rp4,8 triliun hingga Rp5,5 triliun. Maka, efisiensi dan tata kelola yang baik adalah kunci agar pembangunan berjalan optimal,” jelasnya.
Pelatihan ini juga merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yang mewajibkan penyedia dan pengguna jasa konstruksi untuk mempekerjakan tenaga bersertifikasi. Dengan begitu, Bojonegoro tidak hanya memperkuat pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan daya saing tenaga kerjanya.
“Banyak peluang kerja yang kini mensyaratkan sertifikasi. Jadi, pelatihan ini adalah investasi jangka panjang bagi kalian semua,” kata Nurul Azizah.
Ia juga menekankan pentingnya orientasi kinerja dalam setiap kegiatan pemerintah. Mulai tahun ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menjalankan program berbasis hasil. Jika tidak mampu menunjukkan capaian, maka lebih baik mengundurkan diri dari jabatan.
Menyikapi keterlambatan realisasi proyek di awal tahun 2024, Nurul menjelaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh kemunduran, melainkan karena proses efisiensi dan penyesuaian dalam APBD Perubahan (PAPBD) yang baru disahkan bulan Juli. Ia memastikan bahwa mulai Agustus 2025, seluruh proyek infrastruktur baik melalui APBD sektoral maupun Bantuan Keuangan Desa (BKD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) akan mulai berjalan serentak.
“Sekarang pemenang lelang sudah ditetapkan. BKD tahap 1 untuk 80 desa juga sudah diinformasikan. Semuanya harus segera menyusun RAB. Jika pelaksanaan lancar sampai Desember, maka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pasti meningkat,” ujarnya optimis.
Di akhir sambutannya, Nurul Azizah memberi motivasi kepada seluruh peserta, termasuk yang berusia di atas 50 dan 60 tahun. Ia menyampaikan bahwa usia bukanlah hambatan untuk terus berkembang dan memberi kontribusi.
“Biasanya usia matang justru lebih siap dan teliti. Yang muda harus belajar dari semangat mereka. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sertifikasi yang kalian peroleh bisa menjadi ladang rezeki ke depannya,” pungkasnya.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Bupati secara resmi membuka pelatihan dan uji sertifikasi tersebut, menandai langkah baru dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal demi mendukung pembangunan Bojonegoro yang lebih maju dan berkelanjutan.(Pro/Guf)
