BOJONEGORO – Persoalan pelayanan kesehatan, perlindungan tenaga pendidik, hingga kepesertaan jaminan kesehatan menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Dusun Demping, Desa Dayukidul, Kecamatan Kedungadem, Sabtu (21/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang bertugas di Komisi C itu menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari keluhan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikabarkan tidak aktif hingga kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Moch. Choirul Anam menyampaikan bahwa reses merupakan agenda penting bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
Menurutnya, anggota DPRD melaksanakan reses sebanyak tiga kali dalam setahun. Melalui kegiatan yang dilakukan di luar kantor tersebut, wakil rakyat dapat mendengar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menghimpun usulan untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Tujuan kami melaksanakan reses adalah agar bisa melihat dan mengetahui secara langsung apa yang terjadi di tengah masyarakat. Apa yang diinginkan warga, apa yang dirasakan, serta apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kalau kami hanya terus-menerus rapat di kantor, tentu tidak bisa mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda. Ada masyarakat yang membutuhkan perhatian di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan sarana dan prasarana umum.
Seluruh aspirasi tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan pembahasan di DPRD, termasuk melalui rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang disampaikan dalam sesi dialog berasal dari warga Desa Sidorejo. Warga tersebut mengeluhkan informasi mengenai sejumlah kartu KIS yang dikabarkan tidak lagi aktif. Padahal, jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan medis.
Warga juga mempertanyakan perbedaan program KIS yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat dengan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dibiayai pemerintah kabupaten.
Menanggapi keluhan tersebut, Moch. Choirul Anam menjelaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerima UHC Award 2026 Kategori Madya pada 27 Januari 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem kepesertaan JKN-BPJS Kesehatan, sesuai ketentuan dan status kepesertaan yang berlaku.
Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tetap perlu memastikan status kepesertaan jaminan kesehatannya. Apabila kartu KIS tidak dapat digunakan, warga disarankan melakukan pengecekan melalui BPJS Kesehatan maupun instansi terkait untuk mengetahui penyebab dan solusi yang dapat dilakukan.
Menurutnya, keberadaan program UHC menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan layanan medis.
Selain persoalan jaminan kesehatan, Choirul Anam juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit di Bojonegoro. Menurutnya, pengembangan peralatan medis, sarana pendukung, serta ketersediaan tenaga kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik.
Ia menilai, peningkatan kualitas rumah sakit tidak hanya memberikan manfaat bagi warga Bojonegoro, tetapi juga berpotensi menarik pasien dari daerah sekitar, seperti Lamongan, Blora, dan Tuban, sehingga tidak harus pergi ke Surabaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu.
Pengembangan sektor kesehatan tersebut juga dinilai memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan rencana pengoperasian RSUD Temayang pada Desember 2026. Berbagai persiapan, mulai dari pengadaan peralatan hingga pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, tengah dilakukan agar rumah sakit tersebut segera dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara terkait rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker di wilayah Kalitidu, ia menjelaskan bahwa rencana tersebut belum dapat dilanjutkan karena terkendala ketentuan dan perizinan dari pemerintah pusat. Bangunan yang sudah tersedia direncanakan akan dimanfaatkan sebagai rumah sakit umum daerah agar dapat digunakan dan tidak terbengkalai.
Di sektor pendidikan, Moch. Choirul Anam juga menyampaikan upaya DPRD Bojonegoro dalam memperjuangkan rancangan peraturan daerah (Perda) inisiatif tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugasnya, termasuk menyangkut hak, kesejahteraan, serta pengembangan karier.
Perhatian terhadap perlindungan tenaga pendidik, menurutnya, tidak boleh hanya diberikan kepada guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga harus mencakup guru non-ASN, termasuk tenaga pendidik TK, PAUD, dan sekolah swasta.
Ia menilai guru membutuhkan jaminan perlindungan agar dapat menjalankan tugas mendidik dengan tenang, tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap persoalan hukum maupun tindakan yang dapat menghambat proses pembelajaran.
Choirul Anam menjelaskan, rancangan regulasi tersebut masih membutuhkan penyesuaian setelah melalui proses pembahasan dan evaluasi. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mengusulkan kembali pembahasannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Perubahan Tahun 2027.
Menutup kegiatan reses, ia mengajak jaringan partai, tokoh masyarakat, dan seluruh warga agar tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan di lingkungannya.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat, baik mengenai kesehatan, pendidikan, pertanian maupun pembangunan lainnya, akan menjadi bahan perjuangan melalui tugas dan fungsi DPRD.
Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin erat, sekaligus menjadi sarana untuk memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui dan diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Bojonegoro.












