BOJONEGORO – Rapat Kerja DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Evaluasi menyeluruh dilakukan, terutama menyangkut kualitas menu dan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rapat kerja tersebut digelar pada Rabu (4/3/2026) dan melibatkan pimpinan serta anggota Komisi C DPRD Bojonegoro. Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Koordinator SPPG Wilayah Bojonegoro, seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Bojonegoro.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulah Umar, menyampaikan bahwa rapat kerja ini difokuskan untuk melakukan evaluasi terhadap menu MBG selama Ramadan. Evaluasi dilakukan menyusul munculnya keluhan masyarakat yang sempat viral di media sosial, terkait dugaan penyajian makanan yang dinilai kurang memenuhi standar gizi.
“Hari ini kita rapat kerja bersama Komisi C dan seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG. Ini penting agar pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan standar gizi yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan tidak ada lagi penyajian menu yang dianggap asal-asalan. Pengawasan terhadap kualitas makanan, komposisi gizi, hingga standar operasional dapur SPPG harus diperketat.
Menurut Abdulah Umar, Kepala SPPG di masing-masing dapur memegang peran kunci sebagai penanggung jawab utama. Jika ditemukan dapur bermasalah atau menu yang tidak sesuai standar, maka Kepala SPPG harus bertanggung jawab penuh.
“Mereka menjadi pintu keluar masuk makanan. Artinya, profesionalisme dan pengawasan internal harus benar-benar dijalankan. Tidak boleh ada kelalaian,” tegasnya.
DPRD juga mengingatkan agar mitra pelaksana program menjadikan evaluasi ini sebagai bahan perbaikan ke depan. Program MBG merupakan bagian penting dalam pemenuhan gizi masyarakat, sehingga kualitas pelaksanaannya harus dijaga secara konsisten, termasuk selama bulan Ramadan yang memiliki pola konsumsi berbeda dari hari biasa.
Melalui evaluasi ini, DPRD berharap pelaksanaan MBG di Bojonegoro dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan benar-benar memenuhi standar gizi yang ditetapkan.(Hf)
